AD/ART

LANDASAN OPERASIONAL

KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BINA SAMUDRA

A. Landasan Hukum.

1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas       Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI )

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/MEN/2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ssitem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.

7. Surat Pengukuhan POKMASWAS dariDinasKelautan danPerikanan Kabupaten blitar No.523/655.1/409.114/2010 TGL 11 Oktober 2010  TENTANG Perubahan Kepengurusan dan Keanggotaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Wonotirto, Wates, Bakung, Panggungrejo Kabupaten Blitar

ANGGARAN DASAR POKMASWAS BINA SAMUDRA

 

BAB I

NAMA , WAKTU, KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Kelompok Masyarakat Pengawas “Bina Samudra” Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Pasal 2

WAKTU

Organisasi ini didirikan sejak 5 Januari 2010 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Samudra berkedudukan di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

DASAR

Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Samudra yang berkedudukan di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar berazaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta Iman dan Taqwa.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Samudra yang berkedudukan di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar didirikan dengan maksud agar potensi sumberdaya yang ada diwilayah pesisir dan laut Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar terjaga kelestariannya

Adapun tujuannya adalah agar potensi sumberdaya yang ada diwilayah pesisir dan laut Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat

 

Pasal 6

KEGIATAN ORGANISASI

Untuk mencapai tujuan diatas, Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Samudra melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan  diwilayah pantai serang dan sekitarnya.
  2. Memantau kegiatan perikanan.
  3. Mencatat adanya dugaan tindak pidana perikanan
  4. Melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana perikanan, kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat.
  5. Mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perikanan.
  6. Mengiventarisir data potensi sumberdaya perikanan dan kelautandiwilayah serang dan sekitarnya

 

BAB III

Pasal 7

SIFAT

Kelompok ini bersifat dinamis, fleksibel, sosial kemasyarakatan dan tidak mengejar keuntungan. Kelompok ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang bersifat terbuka, independen, serta menghindari sikap-sikap anarkis atau mengintimidasi Hak-hak Azasi Manusia (HAM).

 

BAB IV

Pasal 8

KEKAYAAN

Kekayaan Kelompok ini terdiri dari :

1. Penghasilan dari usaha-usaha Kelompok.

2. Donatur-donatur tetap / tidak tetap Kelompok.

3. Hibah, wakap, zakat, dan shadaqah.

4. Sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang tidak mengikat. Dana yang masuk ke Kelompok disimpan disalah satu Bank atau atas nama Kelompok, atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Pengurus atas persetujuan Anggota. Pengajuan dana sosial dari Kelompok sosial lain ke Kelompok ini harus mengajukan proposal, dan proposal tersebut diajukan ke rapat Pengurus serta disetujui oleh RapatAnggota.

 

BAB V

Pasal 9

KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

 

Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

PENGURUS

1. Kelompok ini diurus oleh Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang pembantu menurut bidang usaha dan keahliannya

2.  Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh hasil rapat/musyawarah anggota untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.

3. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan melalui rapat/musyawarah anggota

 

BAB VI

Pasal 11

TUGAS DAN PERAN SERTA KEWENANGAN PENGURUS

TUGASPokmaswas adalah :

 

  1. 1.      Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan  diwilayah pantai serang dan   sekitarnya.
  2. 2.      Memantau kegiatan perikanan;
  3. 3.      Mencatat adanya dugaan tindak pidana perikanan
  4. 4.      Melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana perikanan, kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat.
  5. 5.      Mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perikanan,
  6. 6.      Mengiventarisir data potensi sumberdaya perikanan dan kelautandiwilayah serang dan sekitarnya.

 

KEWENANGAN Pokmaswas adalah :

 

  1. Dalam hal tertangkap tangan, POKMASWAS  dapat melakukan penangkapan dan selanjutnya menyerahkan kepada POSKAMLADU,  atau aparat penegak hukum setempat
  2. Mengusulkan kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi  terhadap pelaku kegiatan perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan dengan tembusan kepada Institusi yang memberi ijin.

 

 

 

PERAN Pokmaswas adalah :

  1. Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan secara keseluruhan.
  2. Sebagai kepanjangan tangan dan mitra petugas pengawas perikanan/PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), POLAIR, POSKAMLADU
  3. Pemantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.
  4. Sebagai sumber informasi dini terjadinya pelanggaran/tindak pidana perikanan.
  5. Sebagi contoh dan pelopor pelaksanaan tertib usaha bagi masyarakat sekitarnya.
  6. Bukan sebagai hakim atau pelaku pelanggaran.
  7. Sebagai ibadah kepada sesama umat dan menjalankan amanah.

 

LARANGAN Pokmaswas adalah :

  1. Dilarang menghakimi pelaku pelanggaran/tindak pidana.
  2. Dilarang bertindak sebagai aparat penegak hukum.
  3. 3.      Dilarang memanfaatkan peran sebagai POKMASWAS untuk keuntungan/kepentingan pribadi/kelompok.
  4. 4.      Dilarang membiarkan pelanggaran/tindak pidana berlangsung tanpa adanya respon/upaya yang dapat mencegah/menghentikan pelanggaran/tindak pidana perikanan.

BAB VII

Pasal 12

RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

 Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi dan keterangan singkat tentang hal;hal yang dibicarakan. Semua rapat  Pengurus dipimpin oleh Ketua, jika tidak hadir diwakili oleh Sekretaris atau Bendahara.. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini, maka rapat anggota gurus dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota  Pengurus. Keputusan-keputusan rapat  Pengurus dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota yang hadir. Dalam rapat anggota  Pengurus, tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Apabila salah satu  Pengurus tidak hadir dalam rapat  Pengurus maka yang bersangkutan memberi kuasa kepada  Pengurus yang hadir.

BAB VIII

PASAL 13

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Keputusan untuk merubah dan menambah peraturan Kelompok ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat anggota sekurang-kurangnyaLimapuluhpersen lebih satu dari jumlah anggota yang hadir. Rapat yang dimaksud dipimpin oleh Pengurus, apabila Pengurus tidak hadir maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota yang hadir. Setiap mengadakan rapat anggota harus melalui undangan secara tertulis. Keputusan untuk membubarkan Kelompok ini hanya dapat dilaksanakan oleh rapat anggota berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan Kelompok tidak layak untuk operasional.

 

 

BAB IX

Pasal  14

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Dasardananggaranrumahtanggaadalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan di aturdalam Anggaran Rumah Tangga.

Serang , 1  Mei  2012

Ketua                                                                          Sekretaris,

 

 

SUJARWO                                                                DADANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

POKMASWAS BINA SAMUDRA

 

BAB I

Pasal 1
KEANGGOTAAN

Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) BINA SAMUDRA harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

*   Mempunyai identitas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

*   Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) BINA SAMUDRA, menerima dan memperjuangkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum dan peraturan-peraturan organisasi.

*   Menyatakan diri untuk menjadi anggota

*   Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh rapat/musayawarah anggota

BAB II

Pasal 2
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Setiap anggota berkewajiban :

* Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART  organisasi.

* Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota.


* Melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi.
* Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas.
* Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
* Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat.

Pasal 3

Setiap anggota berhak :

* Memperoleh perlakuan yang sama dari POKMASWAS BINA SAMUDRA.
* Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.
* Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
* Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingan sebagai kader.
* Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 4

Anggota berhenti karena :

  1. 1.      Meninggal dunia
    2. Atas permintaan sendiri
    3. Diberhentikan
    4. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III

Pasal 5
K A D E R

Kader Organisasi POKMASWAS BINA SAMUDRA adalah tenaga inti penggerak organisasi disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :

1. Mental ideologi
2. Prestasi
3. Kepemimpinan
4. Kemampuan berdiri sendiri
5. Kemampuan pengembangan diri
6. Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan
7. Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan organisasi

BAB IV

Pasal6
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/
KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL

 

Hubungan kerjasama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) BINA SAMUDRA dengan organisasi kemasyarakatan, dilakukan berdasarkan kesamaan visi, misi, dan dalam program perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedaulatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VI

Pasal 7
HAK SUARA DAN HAK BICARA

* Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur sebaga berikut :
* Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.
* Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.

 

 

 

BAB VII

Pasal 8
KEUANGAN

 

* Iuran anggota ditentukan oleh peraturan Kelompok Masyarakat Pengawas(POKMASWAS) BINA SAMUDRA.
* Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) BINA SAMUDRA wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang ditentukan oleh peraturan organisasi.
* Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada rapat/musyawarah anggota

BAB VIII
Pasal
9

P E N U T U P

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan organisasi

Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

 

Serang,  01 Mei 2012

Ketua                                                                                      Sekretaris

 

 

SUJARWO                                                                            DADANG


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s